33 Bentuk Sikap Positif Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia Di Lingkungan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat

Bentuk Sikap Positif Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat dapat kita ambil sebagai langkah positif untuk menjadi warga negara, warga masyarakat, warga sekolah dan anggota keluarga yang baik dan bermanfaat bagi yang lain.

Pada dasarnya manusia itu hidup secara berkelompok karena manusia adalah makhluk sosial, kelompok terkecil disebut sebagai keluarga, lebih besar sedikit ada ruku tetangga, desa dan masyarakat serta sekolah. Kelompok yang lebih besar lagi adalah negara. Kita adalah anggota keluarga, anggota sekolah, anggota masyarakat dan anggota negara.  

Untuk itulah sebagai anggota yang baik kita harus terus memperbaiki diri dan selalu berbuat baik, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan mengambil nilai-nilai positif dari banyak hal disekitar kita. Bisa dari Pancasila, UUD 1945, adat istiadat atau dari sistem pemerintahan Indonesia yang akan kita bahas kali ini.

Pengertian Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan berasal dari dua kata, sistem dan pemerintahan. Sistem berasal dari kata dalam bahasa inggris yaitu “system” yang memiliki arti susunan, tatanan, jaringan atau sara.

Sedangkan pemerintahan berasal dari kata “pemerintah” yang asal katanya adalah “perintah”, jika diartikan dalam konteks kehidupan bernegara pemerintahan merupakan perbuatan memerintah/mengatur yang dilakukan oleh badan eksekutif, legislatif dan yudikatif di suatu negara dalam rangkai mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

C.F. Strong menjelaskan bahwa pemerintahan dalam arti luas diartikan sebagai aktifitas badan-badan publik yang terdiri dari kegiatan eksekutif, legislatif dan yudikat. Dan jika diartikan dalam arti sempit, maka hanya dilakukan oleh badan eksekutif saja.

Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai sistem yang digunakan untuk mengatur pemerintahan dalam suatu negara agar tercipta kestabilan dan tujuan negara tersebut.

Sistem pemerintahan yang saat ini banyak digunakan oleh negara-negara di dunia antara lain : (1) presidensial, (2) semi presidensial, (3) parlementer, (4) komunis, (5) demokrasi liberal dan (6) liberal.

Secara konstitusional, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dimana terjadi pemisahan kekuasaan antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang berdasarkan prinsip “checks and balances”.

Kekuasaan eksekutif yang dalam hal ini Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Posisi presiden juga lebih kuat karena memiliki dukungan politik dan tidak bisa untuk dijatuhkan. Namun apabila terbukti melakukan pelanggaran berat, presiden tetap bisa dijatuhkan dengan mekanisme tertentu yang tertuan dalam UUD 1945.

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesua

1. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
2. Presiden dipilih oleh rakyat (berdasarkan asas demokrasi) melalui pemilu.
3. Presiden memiliki hak prerogratif untuk menganggkat dan memberhentikan para menteri.
4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden.
5. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada legislatif.

Melalui ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial yang di anut oleh Indonesia tersebut, kita dapat merangkum sedikit kelebihan yang dimiliki oleh sistem pemerintahan ini.

Yang pertama, karena presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen (legislatif), maka badan eksekutif cenderung lebih stabil kedudukannya.

Yang kedua, penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan karena langsung dipilih oleh Presiden.  

Walaupun begitu, sistem pemerintahan Indonesia yang seperti ini juga terdapat kelemahannya diantaranya adalah kekuasaan eksekutif mendominasi, dan umumnya pembuatan keputusan memakan waktu yang lama karena adanya proses yang panjang hasil tawar menawar antara badan eksekutif dan legislatif.  

Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Indonesia

Sesuai dengan yang tertuan dalam UUD 1945 setelah amandemen, terdapat pokok-pokok tentang sistem pemerintahan Indonesia yaitu :

1. Pasal 1 ayat (1) : Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
2. Pasal 1 ayat (3) : Negara Indonesia adalah negara hukum.
3. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. 
4. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden yang dibantu oleh satu wakil presiden dipilih melalui Pemilu. (Kekuasaan Eksekutif)
5. Kabinet/menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
6. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), DPR dan DPD yang merupakan anggota MPR. Parlemen adalah legislatif yang berwenang membuat peraturan perundang-undang dan melakukan pengawasan kepada pemerintah.
7. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi.

Hubungan antar masing-masing cabang kekuasaan (trias politica : eksekutif, legislatif dan yudikatif)  pada sistem pemerintahan Indonesia menggunakan prinsip checks and balances atau saling mengawasi dan mengontrol antar cabang. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan tatanan penyelenggaraan negara yang stabil dan menghindari penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan dalam institusi pemerintah yang melanggar konstitusi negara.

Bentuk Sikap Positif Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia di Lingkungan Keluarga

Sejatinya sistem pemerintahan digunakan untuk menjalankan pemerintahan di suatu negara agar tercipta kestabilan politik dan tercapainya suatu tujuan negara.

Dari berbagai pokok-pokok yang terdapat pada sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial tersebut, dapat kita petik nilai-nilai positif yang bisa kita terapkan untuk bersikap di lingkungan keluarga, yaitu sebagai berikut :

1. Patuh dan taat kepada kedua orang tua yakni ibu yang telah berjasa besar di hidup kita dan ayah sebagai kepala keluarga.
2. Saling mengingatkan sesama anggota keluarga untuk berbuat baik (sholat, mandi, menabung dll)
3. Bersikap adil terhadap adik sesama anggota keluarga.
4. Saling menyayangi sesama anggota keluarga.
5. Saling membantu dalam hal pekerjaan rumah (bantu ibu mencuci, bantu adik mengerjakan pr dll).
6. Berbagi tugas dalam mengerjakan pekerjaan rumah agar cepat selesai.
7. Membuat peraturan-peraturan positif di keluarga, misal : jam belajar, wajib mencuci pakaian sendiri, wajib menabung dll.
8. Selalu bermusyawarah dan berterus terang apabila terjadi masalah di keluarga. 
9. Sebagai kakak harus menjadi kakak yang baik, sebagai adik harus menjadi adik yang baik dan sebagai anak harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua.
10. Selalu hormat kepada orang tua, tidak melawan dan mengucap kata-kata kasar.

Baca juga : Penerapan nilai Pancasila dalam Keluarga, Masyarakat, Sekolah, Bangsa dan Negara

Selain ke-10 bentuk sikap positif terhadap sistem pemerintahan indonesia di atas, kita juga dapat mengambil dari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila yang kemudian kita amalkan di lingkungan keluarga, yaitu sebagai berikut :

1. Sila ke-1 : Saling mengingatkan terhadap sesama anggota keluarga untuk selalu beribadah tepat waktu dan berbuat baik.
2. Sila ke-2 : Berkasih saya antar sesama anggota keluarga, tidak menyakiti dan tidak ada kekerasan.
3. Sila ke-3 : Selalu menjaga kekompakan dan kerjasama sesama anggota keluarga, mialnya dengan membagi tugas ke masing-masing anggota keluarga.
4. Sila ke-4 : Bermusyawarat ketika terjadi masalah di keluarga.
5. Sila ke-5 : Berbuat adil terhadap semua anggota keluarga, tanpa membeda-bedakan.

Bentuk Sikap Positif Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia di Lingkungan Sekolah

Di lingkungan sekolah kita adalah sebagai siswa yang memiliki kawan sesama siswa dan guru yang mendidik kita. Dengan mengambil nilai-nilai positif pada sistem pemerintahan Indonesia kita dapat menerapkannya ke dalam bentuk sikap positif di lingkungan sekolah yaitu sebagai berikut :

1. Mematuhi tata tertib sekolah.
2. Patuh dan hormat terhadap guru-guru disekolah.
3. Salin membantu sesama teman di sekolah saat kesusahan.
4. Patuh terhadap ketua kelas, ketua organisasi yang telah dipilih secara bersama.
5. Mengikuti berbagai organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat dan bakat.
6. Aktif dan kritis terhadap kebijakan sekolah.
7. Aktif bertanya kepada guru ketika tidak paham tentang materi yang disampaikan.
8. Berusaha dan belajar yang tekun agar menjadi siswa yang berprestasi.
9. Jadilah pemimpin yang baik seperti ketua kelas, ketua osis, ketua pramuka dll.
10. Mengutamakan kejujuran pada saat ujian.
11. Melaporkan kepada bapak/ibu guru BK, jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh siswa lain.
12. Menegur siswa lain yang melakukan pelanggaran.
13. Ikut berpartisipasi aktif ketika mengerjakan tugas kelompok.

Selanjutnya bisa kita ambil dari nilai dasar Pancasila yang kemudian kita terapkan dalam lingkungan sekolah sebagai bentuk sikap positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Sila pertama : Saling hormat-menghormati sesama siswa yang berbeda agama di sekolah, saling mengingatkan ketika waktu sholat (ibadah) telah tiba.
2. Sila kedua : Tidak melakukan bully terhadap sesama siswa, lebih baik saling berlomba-lomba untuk berprestasi memajukan sekolah.
3. Sila ketiga : Menjaga pertemanan, solidaritas dan tidak saling bermusuhan sesama siswa yang berbeda kelas.
4. Sila keempat : Memilih ketua OSIS secara bijak dan objektif melalui pemilihan.
5. Sila kelima : Tidak membeda-bedakan/diskrimasi sesama siswa yang lain.

Baca juga : Upaya bela negara di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan negara.

Bentuk Sikap Positif Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia di Lingkungan Masyarakat

Selain sebagai anggota keluarga dan sekolah, kita juga hidup di tengah-tengah masyarakat. Di mana di masyarakat inilah kita bersosialisasi dengan teman sebaya, tetangga, mas-mas dan mba-mba, pak RT, pak Lurah dan masih banyak lagi.

Di masyarakat ini kita juga dapat menemukan organisasi-organisasi kemasyarakatan mulai dari karang taruna, remaja masjid, kelompok futsal, atau kelompok pemuda desa. Kita juga bisa mengambil nilai-nilai positif dari sistem pemerintahan Indonesia untuk kita terapkan dalam bentuk sikap positif di lingkungan masyarakat, berikut :

1. Mentaati peraturan-peraturan di masyarakat sekitar.
2. Bertingkah laku baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
3. Berpartisipasi aktif ketika ada acara-acara di masyarakat seperti kerja bakti, gotong royong, tirakatan dll.
4. Berpartisipasi aktif ketika rapat/kumpulan karang taruna.
5. Memberikan usulan-usulan kegiatan positif di masyarakat.
6. Hidup rukun dengan tetangga dan masyarakat sekitar.
7. Menjadi masyarakat yang peduli (tidak acuh tak acuh) terhadap kondisi di lingkungan masyarakat.
8. Selalu berkoordinasi dan berbagi tugas ketika mengadakan acara-acara di masyarakat.
9. Menjadi ketua karang taruna yang dapat membawa kemajuan bagi desa tersebut.
10. Saling mengawasi/menasehati apabila ada masyarakat yang melakukan pelanggaran seperti membuang sampah sembarangan, vandalisme dll.

Selain 10 bentuk sikap positif di atas, kita juga bisa mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara kita, yaitu sebagai berikut : 

1. Sila ke-1 : Saling hormat menghormati terhadap tetangga yang berbeda agama. Tetap patuh terhadap ketua di masyarakat, walaupun berbeda agama.
2. Sila ke-2 : Tidak melakukan tindakan kekerasan atau hal-hal yang menyakiti terhadap sesama anggota masyarakat.
3. Sila ke-3 : Menjaga persatuan dan kesatuan di desa/di tempat kalian tinggal demi memajukan desa kalian. Misalnya dengan bergotong royong membangung jalan dll.
4. Sila ke-4 : Memilih Dukuh atau ketua RT, mengikut rapat-rapat / kumpulan di masyarakat.
5. Sila ke-5 : Bersikap adil dan tidak membeda-bedakan sesama anggota masyarakat, jangan sampai ada masyarakat yang merasa dikucilkan.

Kurang lebih itu adalah beberapa bentuk sikap positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Semoga ketika kalian sudah mengerti sikap-sikap positif di atas, kalian bisa mencontohnya dan menerapkannya dalam kehidupan kalian. Tapi, ambil yang baik-baik saja yaa !!.   Materi-materi Tentang Sistem Pemerintahan Indonesia : 

Sejarah Sistem Pemerintahan di Indonesia