Kebijakan Daendels di Berbagai Bidang Pertahanan, Keamanan, Politik, Peradilan, Sosial dan Ekonomi

Memahami Kebijakan Daendels di berbagai bidang seperti bidang pertahanan, keamanan, politik, peradilan, sosial dan ekonomi penting untuk dilakukan, terutama bagi mereka yang suka dengan sejarah dan tertarik dengan dunia politik.

Siapa itu Heman Willem Daendels?

Herman Willem Daendels merupakan Gubernur Jenderal yang ke-36 dan memerintah di Nusantara selama 3 tahun yaitu dari tahun 1808 sampai 1811. Tugas utama dari Gubernur Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris.

Daendels melakukan berbagai kebijakan untuk memperkuat pertahanan dan memperbaiki administrasi pemerintahan. Selain itu Daendels juga bertuga guna memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Nusantara. Apa sajakah kebijakan-kebijakan Daendels di Nusantara?  

Salah satu yang paling mengenang dari Daendels adalah sebuah Jalan Raya Pos atau Jalan Daendels.

Sebuah jalan yang membentang dari Anyer Banten sampai Panarukan Jawa Timur. Awalnya jalan ini belum menyatu, namun di masa pemerintahan Daendels jalan ini kemudian dibangun, karena itulah kemudian Jalan yang membentang di Pulau Jawa ini disebut sebagai jalan Daendels.  

Tidak hanya membuat kebijakan mengenai pembuatan jalan saja, Daendels juga melakkan beberapa langkah dan kebijakan strategis, terutama dalam bidang pertahanan-keamanan, administrasi pemerintahan dan sosial ekonomi.

Kebijakan Daendels Di Berbagai Bidang Pertahanan, Keamanan, Politik, Peradilan, Sosial dan Ekonomi

Berikut ini akan dipaparkan tentang kebijakan seorang Gubernur Jenderal yang berada dibawah pemerintah Belanda.

1. Kebijakan Daendels di Bidang Pertahanan dan Keamanan

Daendels ditugasi oleh pemerintah Belanda agar menjaga keamanan di Pulau Jawa dan membuat pertahanan agar Pulau Jawa tidak dikuasai oleh Inggris. Berikut adalah kebijakan Daendels di bidang pertahanan dan keamanan :

• Membangun benteng-benteng pertahanan baru, seperti benteng Messter Cornelis.
• Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon. (Nb. pembangunan ini boleh dikatakan kurang berhasil/gagal).
• Meningkatkan jumlah tentara, salah satunya adalah dengan merekrut orang-orang pribumi. Kabarnya Daendelss merekrut ribuan orang, dari awalnya hanya 4000 tentara hingga menjadi 18.000 tentara.
• Membangun jalan raya Pos dari Anyer sampai Panarukan. Panjang jalan ini kurang lebih 1.100 km. Jalan yang memiliki nama asli De Groote Postweg ini sering disebut sebagai jalan Daendels.

Pembangunan jalan Raya Pos sangat berguna bagi sistem pertahanan dan keamanan pada waktu itu, karena dengan adanya jalan itu distribusi senjata dan tentara menjadi lebih mudah.

Begitu juga dengan pengawasan oleh Pihak Belanda. Namun dalam pengerjaannya meninggalkan duka, dalam pengerjaan Jalan Raya ini menggunakan sistem kerja rodi.

Terutama ketika biaya pembuatan jalan ini habis, Daendeles kemudian menggerakkan rakyat untuk meneruskan pembangunan jalan raya ini.  

Dikarenakan jauh dan sulitnya medan, ditambah ada serangan nyamuk malaria membuat banyak rakyat Nusantara menderita, sakit-sakitan bahkan sampai meninggal dunia.  

2. Kebijakan Daendels di Bidang Politik dan Pemerintahan

Di Bidang Politik dan Pemerintahan, Daendeles banyak melakukan campur tangan dan perubahan pada tata cara dan adat istiadat di Nusantara. Daendels juga berhasul mempengaruhi Mangkunegara II guna membentuk pasukan “Legiun Mangkunegara” yang memiliki pasukan sebanyak 1.150 tentara.  

Pasukan ini guna memperkuat kedudukan di Jawa, karena memiliki kekuatan Daendeles semakin berani dalam menjajah Nusantara. Daendels mulai melakukan intervensi terhadap pemerintahan di Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta.  

Selama menjabat sebagai Gubernur, Daendels mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat kedudukan Pemerintah Belanda di Nusantara, beberapa kebijakan atau tindakan Daendels dalam bidang politik dan pemerintahan antara lain :

• Membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara
• Daendels memerintah secara sentralistik (terpusat) yang kuat dengan membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar yang kemudian dikenal dengan karesidenan (residentie).
• Daendels telah merubah Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur (wilayah yang memiliki otoritas) dan 38 Kabupaten. Kemudian, Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan yang kemudian dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.
• Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji.

Berikut adalah 23 Karesidenan di Pulau Jawa pada masa pemerintahan Daendels : 
a. Tegal
b. Bagelan
c. Banyumas
d. Cirebon
e. Priangan
f. Karawang
g. Buitenzorg (Bogor)
h. Banten
i. Batavia (Jakarta)
j. Surakarta
k. Yogyakarta
l. Banyuwangi
m. Besuki
n. Pasuruan
o. Kediri
p. Surabaya
q. Rembang
r. Madiun
s. Pacitan
t. Jepara
u. Semarang
v. Kedu
w. Pekalongan  

3. Kebijakan Daendels di Bidang Peradilan

Daendels juga melakukan perbaikan di bidang peradilan untuk memberantas berbagai penyelewengan, tujuannya adalah untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban masyarakat di Pulau Jawa. Berbagai kebijakan Daendels di Bidang Peradilan antara lain :

•  Dibentuk 3 jenis peradilan yaitu : (1) peradilan unuk orang Eropa, (2) Peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan (3) peradilan untuk orang-orang pribumi.
• Peraturan untuk pembentasan korupsi untuk semua baik orang Eropa, Timur asing dan Pribumi.

4. Kebijakan Daendels di Bidang Sosial Ekonomi

Daendels selain menjaga Pulau Jawa dari serangan Inggris, juga mengumpulkan dana untuk biaya perang. Beberapa kebijakan dan tindakan Daendels dalam bidang ekonomi antara lain sebagai berikut :

• Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta, yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah Kolonial seperti : Cirebon.
• Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak dan penjualan tanah kepada swasta.
• Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia.
• Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya.
• Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta.

Demikian artikel tentang Kebijakan Daendels di berbagai bidang seperti Bidang Pertahanan – Keamanan, Bidang Politik dan Peradilan, Bidang Sosial dan Ekonomi. Semoga bermanfaat.  

Baca juga : Kebijakan Stamford Rafles di Indonesia  

Sumber referensi : Sejarah Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 1 Oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2017).